Tambang Pasir Besi Menguntungkan Siapa..?

313

Oleh: Nida Aulia (2019B1B049) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik.

Opini, LOMBOKim.com. Warga desa Pohgading kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sedang hangat-hangatnya membicarakan persoalan tambang pasir besi yang terletak di Pohgading Timur, tepatnya di pantai dedalpak atau yang sering di sebut pantai pondok kerakat indah. Laut sebagai tempat mata pencaharian para masyarakat atau nelayan, kini dieksploitasi oleh keberadaan tambang pasir besi yang berdampak pada kerusakan ekosistem yakni mencemari kehidupan laut sebagai sumber kehidupan masyarakat.

Aktivitas pertambangan berdampak positif bagi pengusaha tambang, sementara di sisi menimbulkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem lainnya. Hal demikian yang mengakibatkan masyarakat menolak adanya pertambangan tersebut, Salah satunya Forum Peduli Masyarakat (FPM) Pohgading yang sampai saat ini tetap melakukan aksi penolakan terhadap aktivitas pertambangan pasir besi yg di lakukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha (AMG) yang telah merugikan warga desa Pohgading.

BACA JUGA  Polres Lobar Ancam Tutup Kegiatan Usaha Yang Tidak Mematuhi Protokol Covid-19

Menurut Ketua FPM, zuhud moushaf melalui ketua penasehat hukum FPM, Lalu Muhammad Fadil. Menyatakan dukungannya kepada Bupati Lombok Timur (Lotim) Sukiman Azmi terkait dengan pencabutan surat izin PT. AMG.

Mengutip pernyataan Sukiman Azmi, lanjut ketua tim advokat FPM, beliau sudah tutup buku mengenai masalah tambang pasir besi di lotim. “Seperti halnya di wilayah kecamatan Pringgabaya, sehingga tidak ada lagi membahas pasir besi yang di lakukan oleh PT. AMG tersebut.” Demikian di tegaskan oleh bupati lotim di hadapan puluhan warga lingkar tambang wilayah desa Pohgading kec. Pringgabaya saat hearing di pendopo bupati.

Dia menjelaskan kalau melihat kilas balik ketika awalnya pada tahun 2010 waktu menjabat sebagai bupati lotim. Dengan mengeluarkan persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi bahan galian mineral pasir besi yang isinya memberikan rekomendasi kepada PT. AMG untuk melakukan aktivitas pertambangan eksplorasi bukan eksploitasi di pesisir pantai.

Muhammad Fadli mengatakan bahwa pihak perusahaan tidak pernah menyampaikan program kegiatan kepada pemerintah daerah setelah itu terjadilah kisruh penolakan penambangan pasir besi oleh warga setempat. Seharusnya setelah berjalan selama tiga tahun, izin sudah batal dengan sendirinya, karna pihak perusahaan tidak pernah mengajukan rencana kerja atau kegiatan pertambangannya tersebut kepada pemda dan bupati.

Dari legislatif sendiri lanjutannya melalui ketua komisi lV, lalu hasan Rahman dan koordinator komisi lV, Daeng Paelori sudah menyambut positif dan telah melakukan kajian untuk memberikan rekomendasi pada bupati untuk mencabut izin pasir besi tersebut. Tapi di perlukan lagi dengan penghentian kegiatan pertambangan oleh komisi lV DPRD lotim untuk pihak PT. AMG pada 29 Januari 2020 dan mengagendakan pembahasan pemberhentian izin pertambangan tersebut.

BACA JUGA  Pembahasan Raperda RTRW Diperpanjang Demi Mempersiapkan NTB Gemilang

Hal senada ini di sampaikan oleh Dewan pembina FPM muhasan, dalam keterangan persinya setelah aksi demo, ke pada media menyatakan sangat mendukung apa yang telah di sampaikan oleh bupati lotim terkait pencabutan izin tersebut. Demi menjaga marwah pemimpin lombok timur, warga Desa pohgading dengan segala kekuatan siap dibelakang bupati dan mendukung sepenuhnya segala bentuk kebijakan beliau untuk mencabut izin tambang pasir besi tersebut.

Kemudian beberapa dampak yang akan terjadi padatambang pasir besi ini ini,inilah yang di takutkan oleh warga adalah Dampak pada daratan atau abrasi pantai, Kerusakan Aspek biologis Perubahan bentuk pesisir, Rentan terhadap bencana.

Leave A Reply

Your email address will not be published.