Solutif, Pemdes Labuan Lombok Tempel Stiker Di Rumah Warga Penerima Bansos

423

Labuan Lombok, LOMBOKim.com – Ditengah pandemi Covid-19 yang melumpuhkan perekonomian masyarakat dan membuat pemerintah baik pusat maupun daerah saling bahu-membahu untuk membantu masyarakat dengan memberikan bantuan berupa Bansos (Bantuan Sosial) dalam bentuk uang tunai dan sembako.

Dengan banyaknya Bansos yang dikucurkan oleh pemerintah, membuat adanya peluang terjadinya human error dalam pendataan yang berdampak terhadap adanya masyarakat mendapatkan double Bansos.

Untuk mengantisipasi hal ini Kepala Desa Labuan Lombok Hj. Siti Zaenab Masaro, membuat stiker untuk ditempel ke rumah warga yang menerima Bansos sebagai bentun evaluasi terhadap data yang sudah dibuat.

“Kami membawa 6 senis kartu dan akan saya tempel di masing-masing rumah masyarakat. Ada Gemilang, Pemkab Lotim, PKH, BPNT, BLT Desa, dan BST kemensos. Tujuan saya apabila nanti dirumah masyarakat kami tidak ada stiker ini berarti beliau-beliau ini tidak tersentuh dengan segala jenis sumbangan ini,” ujar Kepala Desa yang berhasil mendapatkan penganugrahan Bintang Selaparang ini, Rabu (13/05/2020).

Setelah menempelkan stiker, Ia bersama jajaranya dan Camat Pringgabaya membagikan BLT Desa secara door to door ke masyarakat, dimana disamping untuk memutus mata rantai agar masyarakat tidak berkumpul. Ia juga ingin melihat langsung kondisi masyarakat penerima itu sendiri.

Ketua DPD (LPPAS) RI kabupaten lombok timur, Lalu Hardi Sasnapian yang juga merupakan salah satu dari anggota yang tergabung dalam LSM Kasta NTB untuk DPD Lotim mengatakan upaya-upaya seperti ini memang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagai langkah untuk mengantisipasi terjadinya kecemburuan sosial atas bantuan yang diterima. Dari situ akan kelihatan siapa yang cocok untuk berada pada masing-masing pos bantuan tersebut, sesuai dengan mekanisme penentuan kriteria dari setiap bentuk bansos yang dikucurkan oleh pemerintah.

Selanjutnya hal yang bisa dilakukan juga adalah dengan mengundang seluruh tokoh yang merupakan representatif masyarakat  untuk melakukan koreksi terhadap basis data yang ada. Apakah sudah sesuai atau tidak, ataukah masih ada diantara masyarakat miskin tersebut yang belum mendapatkan bantuan.

“Ini penting dilakukan untuk menekan terjadinya human error atau membatasi unsur nepotisme, dengan adanya pengawasan semua pihak,” tegas Hardi. (Izhar Ependi)

Leave A Reply

Your email address will not be published.