LOMBOKim.com – Meski sudah resmi dibuka, Program Kartu Pra Kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat menimbulkan banyak pro dan kontra terkait dengan penerapannya. Banyak pengamat yang menyayangkan pelaksanaan program ini, disaat negri ini sedang berjuang melawan pandemi Covid-19. Pemerintah dikatakan hanya menghamburkan uang sebesar Rp 5,6 Triliun untuk membayar jasa pelatihan via online, karena hanya menguntungkan pemilik platform semata.
Tidak urung, ini yang membuat Bhima Yudhistira selaku pengamat ekonomi milenial geram dengan kebijakan ini. Sehingga, ia membuat undangan debat terbuka kepada Belva Devara selaku Staff Khusus Presiden yang salah satunya diuntungkan dalam program ini karena ia merupakan pemilik platform Ruang Guru yang bermitra dengan pemerintah.
Adapun bunyi Undangan Debat terbuka tersebut antara lain:
Saya Bhima Yudhistira, umur 30 tahun profesi pengamat ekonomi. Dengan surat terbuka ini ingin mengajak Belva Devara selaku Staff Khusus Presiden sekaligus alumnus Beasiswa LPDP untuk melakukan debat terkait Kartu Pra Kerja, konflik kepentingan, oligarki milenial serta permasalahan bangsa lainnya ditengah Covid-19.
Debat akan dilakukan dengan menggunakan video conferencess dan disiarkan live di berbagai kenal media. Jika bersedia menerima tantangan debat ini, maka Belva bisa menghubungi saya secara pribadi. Tidak ada kepentingan apapun selain publik bisa memahami bagaimana milenial bisa berkontribusi secara nyata bagi perekonomian. Saya berharap Belva bisa memenuhi undangan ini. Waktu dan tempat saya sesuaikan dengan jadwal Belva.
TTD.
Bhima Yudhistira A.
Bhima menutup dengan sebuah perkataan “Milenial adalah generasi yang diharapkan membawa perubahan, berani melawan arus, tidak berada dalam lingkungan oligarki. Oleh karenanya publik ingin melihat gagasan apa yang bisa ditawarkan milenial ditengah pendemi. Ini undangan debat terbuka sesama milenial, dalam rangka membangun kesadaran intelektual. Saya berharap kawan @belvadevara bisa memenuni undagan ini” tutupnya.
Perlu diketahui pemerintah dalam pelaksanaan Kartu Pra Kerja ini rencana awalnya akan menggelontorkan dana sebesar Rp 10 Triliun, namun karena pandemi dinaikkan menjadi Rp 20 Triliun.
Para peserta Program Kartu Pra Kerja dapat insentif sebesar Rp 3.550.000 per orang selam 4 bulan. Rinciannya adalah
bantuan pelatihan sebesar Rp 1.000.000, insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150.000. (Izhar Ependi)
