Praktisi Hukum Curigai Ada Nepotisme dalam Bansos Covid 19

467

Ahad Artikel dari Diskusi Terbatas LK2T nih sahabat Kimmer yang keterangannya bisa disimak di Akhir rilis berita ini. Mohon Dibaca dalam-dalam, termasuk maksud dan tujuannya. Semoga tak gagal paham.  

Masbagik, LOMBOKim.com – Praktisi Hukum, Zainul Muttaqin, SH dalam Diskusi Terbatas Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) mengungkapkan bahwa ada potensi nepotisme dari Bansos Covid 19. Potensi nepotisme  itu disorotinya bisa mulai dari pengadaan barang dan jasa, diantaranya siapa yang ditunjuk,

 “Karena akan ada potensi nepotismenya dalam penunjukan sehingga hal tersebut bisa mengarah pada korupsi, karena sampai saat ini pemerintah daerah tidak pernah mengumumkan berapa anggaran yang digunakan,”ungkap pengacara ini.

Selain itu, pihaknya berharap public bisa mengetahui transparansi terkait kemana, apa yang dibeli, dan juga pendistribusian di tingkat bawah dari angaran penanganan covid 19,  mulai dari kemana dan apa saja yang dibeli.

Selain praktisi hukum, hadir pula dalam kesempatan itu Anggota DPRD Lombok Timur, H.Najamudin Mustafa. Sebagaimana yang dimuat di artikel sebelumnya, H.Najamudin Mustafa menegaskan akan menggunakan hak interpelansinya sebagai anggota Dewan untuk memacu transparansi anggaran penanganan covid 19

Hak interpelasi tersebut akan digunakan untuk memperjelas diantaranya, pemeritah membeli barang-barang apa saja, “Termasuk kenapa harus membeli sembako, dan apa saja model sembako itu, untuk siapa itu, dan dari siapa membelinya, dan bagaimana kwalitasnya,  itu semua harus transprans,” tegasnya.

Terkait diskusi terbatas yang diselenggarakan Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) di Rumah Makan Lumbung TA, pada Kamis (21/05/2020), Ketua umum LK2T, Karomi, M. Pd, menyampaikan bahwa diskusi terbatas ini dilakukan untuk menyikapi semua dinamika di tingkat bawah guna mencari solusi dari berbagai persolan yang ada. Hasil dari diskusi itu akan diteruskan kepada pemerintah untuk dijadikan rekomendasi sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan (Red/Omz)

BACA JUGA  Gubernur NTB Ajak Bupati Walikota Serap Beras Petani Lokal

Keterangan : Artikel ini merupakan bagian dari rilis hasil Diskusi Terbatas LK2T. Artikel terkait, hak jawab dari Pemerintah Daerah, Instansi terkait lainnya, termasuk tindak lanjut ekskpresi ini, dari berbagai unsure bisa dibrowsing dalam Tag Diskusi Terbatas LK2T, Ahad Artikel, dsb.

Leave A Reply

Your email address will not be published.