PKH Tak Tepat Sasaran, Ini Sumber Masalahnya

467

Keruak, LOMBOKim.com – Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) masih menjadi polemik dikalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang mempertanyakan kenapa ada masyarakat yang mapan dari segi ekonomi mendapatkan bantuan PKH, sedangkan ada masyarakat yang miskin tidak mendapatkan bantuan PKH?

Untuk menjawab pertanyaan ini, LOMBOKim.com bertemu dengan Ilham Hamdi Pendamping PKH Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Ia menceritakan apa yang menjadi penyebab hal itu bisa terjadi. “Masyarakat menengah keatas bisa mendapatkan bantuan PKH karena mereka terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS ini yang menjadi kunci untuk mendapatkan bantuan sosial salah satunya PKH dari Kemensos. Semiskin-miskinnya orang kalau tidak terdaftar dalam DTKS tidak mungkin mereka akan mendapatkan bantuan dalam jenis apapun dari pemerintah,” tuturnya. Selasa (7/2).

Cara agar masyarakat terdaftar di DTKS dengan mengeluarkan keluarga yang mendapatkan bantuan dengan ekonomi mapan dan menggantinya dengan keluarga yang tidak mampu dari segi ekonomi. “Silahkan kalau ada sekiranya yang dilapagan terjadi pemberian bantuan salah sasaran, langsung hubungi pihak Pemerintah Desa (Pemdes). Nanti pihak Pemdes melalui operator desa yang akan mengubah data tersebut. Sebenarnya pada tahun 2019 Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur (Sekda Lotim) sudah mengeluarkan surat edaran menindaklanjuti keputusan Menteri Sosial Nomer 84/HUK/2019 tetang pembaruan DTKS,” imbuhnya.

Ilhampun memperlihatkan surat edaran tersebut. Secara umum surat edaran Sekda Lotim untuk Camat Se – Kab. Lotim berbunyi :

  • Membuat perubahan dan penetapan DTKS 4 (empat) kali dalam setahun yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.
  • Menggunakan aplikasi SIKS Versi terbaru dalam melakukan verifikasi, dan validasi (perbaikan, pengusulan, dan penonaktipan) harus melalui mekanisme MUSDES/MUKEL, dan hasilnya wajib diupload dalam aplikasi tersebut.
  • Kepada pihak Kecamatan/Kelurahan/Desa agar pro aktif dalam melakukan verifikasi dan validasi DTKS, hal ini dikarenakan untuk program-program bantuan baik yang bersumber dari Kemensos maupun pemerintah daerah acuannya adalah data tersebut.

“Namun, karena banyak Pemdes yang tidak mengindahkan surat edaran tersebut membuat banyak bantuan sosial yang salah sasaran. Ujung-ujungnya yang disalahkan adalah pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ada dilapangan,” tambahnya.

Ia juga berharap masyarakat dapat berperan aktif dengan malakukan kontrol sosial. “Masyarakat awasi program yang ada. Kritik Pemdes yang tidak mau melakukan pembaruan DTKS. Tanpa ada peran dari masyarakat progaram ini tidak akan berjalan dengan sempurna,” tutupnya sembari menyeruput es kelapa muda ditengah teriknya matahari.

Comments are closed.