Penanganan Covid 19 Jangan Plintat Pelintut, DPRD NTB Rencanakan Interpelasi

487

Ahad Artikel dari Diskusi Terbatas LK2T nih sahabat Kimmer yang keterangannya bisa disimak di Akhir rilis berita ini. Mohon Dibaca dalam-dalam, termasuk maksud dan tujuannya. Semoga bermanfaat dan tak gagal paham  

Masbagik, LOMBOKim.com – Anggota DPRD NTB, H.Najamudin Mustafa mengharapkan Pemerintah Daerah tidak plintat – plintut  terkait penanganan Covid 19.  Harapan itu disampaikan dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) di Rumah Makan Lumbung TA, Kamis (21/05/2020).

“Pemerintah itu jangan plintat pelintut, harus jelas dan tegas, harus memetakan wilayah mana yang terdampak COVID-19, semua itu harus jelas kemana arahnya, biaya yang dikeluarkan, agar semua transparan,”tegasnya

H. Najamudin juga menegaskan, setiap anggaran negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka yang paling utama yang harus dilakukan adalah transparansi.

“Saat ini, Indonesia sedang dilanda dengan wabah COVID-19. Tentu akan memakan biaya yang banyak, dan akan berdampak pada peluang terjadinya penyelewangan. Maka pemerintah harus berani membuka diri dalam system pengelolaannya, agar dapat tercapai tujuan dari penganggaran yang sangat besar tersebut. Semua anggaran ini harus dikelola dengan baik,”serunya.  

Dalam diskusi yang dihadiri oleh perwakilan berbagai unsure mulai dari organisasi pemuda sampai dengan organisasi profesi itu, Najamudin juga memaparkan rencananya untuk menggunakan hak interpelasinya kepada Pemerintah Provinsi.

“Ini terkait dengan peggunaan anggaran yang sudah dikeluarkan sebanyak 300 M lebih,” bebernya.

Hak interpelasi tersebut akan digunakan untuk memperjelas bahwa pemeritah membeli barang-barang apa saja, “Termasuk kenapa harus membeli sembako, dan apa saja model sembako itu, untuk siapa itu, dan dari siapa membelinya, dan bagaimana kwalitasnya,  itu semua harus transprans,” tegasnya.

Terkait diskusi terbatas tersebut, Ketua umum LK2T, Karomi, M. Pd, menyampaikan bahwa diskusi terbatas ini dilakukan untuk menyikapi semua dinamika di tingkat bawah guna mencari solusi dari berbagai persolan yang ada. “Hasil dari diskusi ini, akan diteruskan kepada pemerintah untuk dijadikan rekomendasi sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan,” demikian Karomi (Red/Omz)

Keterangan : Artikel ini merupakan bagian dari rilis hasil Diskusi Terbatas LK2T. Artikel terkait, hak jawab dari Pemerintah Daerah, Instansi terkait lainnya, termasuk tindak lanjut ekskpresi ini, dari berbagai unsure bisa dibrowsing dalam Tag Diskusi Terbatas LK2T, Ahad Artikel, dsb.

Comments are closed.