Nasip Buruh Di Tengah Pandemi dan Omnibus Law

421

LOMBOKim.com – Covid-19 yang hari ini tengah  menjadi  Pandemi  Global, berdampak  negatif  dalam segala  bidang. Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut merasakan tamparan keras pandemi ini. Terhitung  sejak awal Maret,  virus ini mulai merambah dan mengakibatkan ketergangguan diberbagai sektor  yang paling kentara adalah sektor ekonomi.

 Kegiatan perekonomian  mengalami kelesuan, misalnya dibidang  Jasa,  Manufaktur, dan lainnya. Hal ini akibat kebijakan social distancing  yang dikeluarkan  oleh pemerintah. Sehingga, aktivitas diluar rumah  dibatasi dan otomatis  kegiatan-kegiatan  ekonomi menjadi terganggu.

Ketergantungan  barbagai sektor ekonomi tersebut,  tentu menimbulkan multi efek. Salah satunya banyak tenaga kerja dan buruh yang  kena PHK serta dirumahkan akibat perusahaan  tidak lagi mampu menggaji karena penurunan pendapatan.

Mengutif  dari laman berita CNN Indonesia, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan sudah Tercatat ada 2,8 juta pekerja yang mengalami PHK hingga dirumahkan,  diantaranya pekerja formal yang ter-PHK jumlahnya 212.394 (orang), sementara pekerja formal yang dirumahkan ini bisa tidak digaji sama sekali atau digaji sebagian, itu jumlahnya ada 1.205.191 (orang). Jadi total pekerja yang dirumahkan dan di-PHK ada lebih dari 1,4 juta (orang). sekitar 282.000 lebih tenaga kerja di sektor informal yang terpaksa dirumahkan hingga di-PHK hingga saat ini.

Sementara itu, berdasarkan data BPJamsostek, pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK mencapai 454 ribu orang dari sektor formal, dan 537 ribu orang sektor nonformal. Sehingga  total keseluruhan kurang lebih mencapai 2,8 juta orang.

Besarnya angka tersebut tentu menuntut  pemerintah  untuk  menyikapi dengan serius agar para pekerja  yang di PHK dan yang tidak memiliki  penghasilan, supaya dapat hidup dengan layak. Selain berupaya  memberikan stimulus berupa bantuan sosial kepada para pekerja,  pemerintah  juga dalam hal ini Kemenaker harus bisa menjadi penengah antara perusahaan  dan para pekerja, agar tidak  terjadi PHK secara sepihak oleh perusahaan.

Selain Pandemi  covid-19 yang  menghimpit kaum buruh hari ini.  kaum buruh juga dihantui oleh RUU  Cipta Kerja Omnibus Law yang didalamnya terdapat  pasal-pasal yang mendiskriminasi para buruh.  Satu Mei yang diperingati  sebagai  “Hari Buruh” yang seharusnya merupakan momentum para buruh untuk menyampaikan segala aspirasinya,  namun kebijakan Social Distancing dari pemerintah menyebabkan  para buruh tidak dapat melakukannya.

Terkait RUU Ciptaker,  Pemerintah maupun DPR sejauh ini masih bersikeras membahas Omnibus Law di tengah situasi negara menghadapi pandemi  Covid-19. Meski Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani sepakat menunda pembahasan, bukan berarti ancaman Omnibus Law selesai.

RUU Cipatker itu banyak merugikan kaum buruh. Karena hampir semua isi UU 13 Tahun 2003 yang bersifat perlindungan kepada buruh diturunkan, bahkan ada yang hilang. Itu adalah sekelumit  alasan  RUU Omnibus Law Ciptaker banyak mendapat  penolakan khususnya  oleh buruh untuk dijadikan undang-undang.

Berdasarkan isi pasal demi pasal RUU Ciptaker tersebut, setidaknya ada 9 alasan RUU Ciptaker  yang merugikan mendapat  penolakan dari para buruh:

1. Menghilangkan Upah Minimum

Di dalam Pasal 88 RUU Ciptaker, Pemerintah menggunakan terminologi Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak lagi UMK dan UMSK,  Padahal yang dibutuhkan sebenarnya adalah upah minimum kabupaten-kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten-kota (UMSK).

Seperti diketahui, dalam RUU Omnibus Law Ciptaker akan memberlakukan upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh kepala daerah setempat berdasarkan pertumbuhan ekonomi pada tiap provinsi pada tahun tersebut,  jelas ini akan merugikan  para buruh karena upah  minimum Provinsi itu cenderung  lebih kecil  dari UMK,  sehingga  tentu upah buruh  menjadi turun

2. Hilangnya Pesangon

Di dalam pasal 56, pemerintah memperbolehkan pekerja kontrak untuk bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan. Tidak ada batasan waktu, sehingga kontrak bisa dilakukan seumur hidup. Dengan demikian juga tidak adanya pesangon, karena pesangon hanya untuk pekerja tetap.

Meskipun di dalam RUU Omnibus Law Ciptaker tersebut pemerintah telah memberikan skema uang pemanis atau sweetener bagi para pekerja aktif dengan threshold upah maksimal Rp 20 juta, namun yang buruh butuhkan adalah pesangon. Dalam RUU Cipatker, uang penghargaan masa kerja juga diturunkan dan penggatian hak juga dihapus.

3. Penggunaan Outsourcing Secara Bebas

Dalam RUU Omnibus Law Ciptaker, pemerintah menghapus pasal mengenai pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Pemerintah telah memperbolehkan perusahaan dalam penggunaan tenaga kerja rombongan atau outsourcing secara bebas, tanpa batas atau seumur hidup. Ini artinya Pemerintah telah melegalkan perdagangan manusia.

Pasalnya pekerja outsourcing merupakan karyawan yang berasal dari agen pekerja. Agen dalam hal ini memperdagangkan tenaga buruh.

4. Pekerja Kontrak Seumur Hidup

Berbeda dengan pekerja outsourcing, pekerja kontrak merupakan pekerja yang langsung dipekerjakan oleh satu perusahaan dengan batas waktu tertentu.

Di dalam RUU Ciptaker, tidak adanya batasan waktu pekerja kontrak, atau bisa diberlakukaan seumur hidup. Ini artinya, membuat pekerja bisa di PHK sewaktu-waktu.

5. Hilangnya Jaminan Sosial

Jaminan Sosial dalam hal ini adalah jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Pekerja kontrak dan outsourcing seumur hidup, sudah pasti jaminan sosial tersebut hilang jaminan penisunnya.

6. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Tanpa Kesepakatan

Seperti diketahui, dalam Pasal 61 disebutkan, perjanjian kerja berakhir apabila selesainya suatu pekerjaan tertentu. Akibatnya pengusaha bisa gampang melakukan PHK dengan atau efisiensi karena order atau pekerjaannya sudah habis.

Sedangkan bagi pekerja kontrak yang di PHK karena selesainya suatu pekerjaan, padahal masa kontraknya belum berakhir, berpotensi tidak lagi mendapatkan hak sesuai dengan sisa kontraknya.

7. Jam Kerja yang Eksploitatif

Dalam Pasal 77 ayat (2) disebutkan, waktu kerja sebagaimana dimaksud paling lama 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu. Di mana opsi 6 hari kerja dan 7 hari kerja dihapus. Sehingga memungkinkan pengusaha untuk mengatur jam kerja secara fleksibel.

Sekarang di RUU Omnibus law Ciptaker tidak pakai per harinya berapa jam. Berarti orang bisa bekerja sehari 12 jam atau bahkan 14 jam. Ditambah dalam RUU tersebut lembur boleh 18 jam seminggu.

8. Sanksi Pidana Dihapuskan

Dalam RUU Omnibus Law Ciptaker, beberapa pasal mengenai sanksi pidana untuk perusahaan dihapuskan. Salah satunya adalah apabila pengusaha tidak membayarkan upah, maka pengusaha tidak diberikan sanksi apapun, termasuk tindakan pidana.

9. Tenaga Kerja Asing (TKA) yang Dibebaskan Bekerja

Dalam Pasal 42 ayat (3) disebutkan, pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah pusat tidak berlaku untuk anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga tidak berlaku untuk tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan pemeliharaan mesin produksi untuk keadaan darurat, vokasi, start-up, kunjungan bisnis dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

Itu adalah beberapa point yang  kemudian  harus dipertimbangkan lagi oleh pemerintah,  jangan sampai hanya menguntungkan  korporasi dengan alasan Investasi namun disisi lain menindas para buruh.

Selamat  Hari Buruh,  Para Buruh Indonesia. (Paozi)

Comments are closed.