Masyarakat NTB Kembali Kecewa, SKB Diperbolehkannya Shalat Idul Fitri Dicabut

249

Mataram, LOMBOKim.com – Dalam rapat koordinasi terkait pelaksanaan Shalat Idul Fitri Gubernur NTB berserta jajarannya, Selas (19/05/2020) Pemprov NTB mencabut SKB (Surat Keputusan Bersama) tentang diperbolehkannya Shalat Idul Fitri di daerah-daerah yang dinyatakan terkendali dan bebas penularan Covid-19.

Namun, hasil Laporan Tim Ahli dari Gabungan Profesi Kesehatan se NTB yang disampikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB menyatakan bahwa NTB masih dalam masa penularan Covid-19 dan belum dinyatakan sebagai daerah terkendali penyebarannya apalagi bebas Covid-19.

Oleh karenanya, setelah mendengan masukan dari Tim Ahli Kesehatan, Ketua DPRD NTB, Kapolda, Kabinda, Danrem, Ketua MUI, dan Kementerian Agama Kanwil NTB, Gubernur NTB mengeluarkan keputusan baru dan menyesuaikan dengan kondisi terkini penanganan Covid-19.

“Kami menghimbau dengan sangat kepada masyarakat NTB untuk melaksanakan Shalat Idul Fitri di rumah saja. Begitu pula, kami minta mall, toko pakaian dan pusat keramaian lainnya untuk secepatnya ditutup,” Kata Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah saat rapat koordinasi terkait Shalat Idul Fitri di Ruang Utama, Kantor Gubernur NTB.

Jangan sampai, ada kesan imbauan tersebut hanya pada tempat ibadah saja. Padahal, semua tempat yang memungkinkan adanya kerumunan seharunya tidak boleh dibuka lanjut Gubernur.

Gubernur mengerti akan kerinduan masyarakat untuk Shalat Jumat dan Shalat Idul Fitri di masjid lebih-lebih Shalat Idul Fitri yang dilaksanakan sekali dalam setahun. Namun, menurutnya Covid-19 telah melahirkan kendala dan membatasi banyak pihak.

Kendala ini bukan hanya dirasakan oleh warga NTB namun semua daerah. “Tapi ini kendala diseluruh daerah. Oleh karena itu, kami minta kepada seluruh kabupaten kota untuk menghimbau seluruh masyarakat untuk Shalat Idul Fitri di rumah,” ujarnya.

Menanggapi hal ini tokoh pemuda Desa Ketangga Jeraeng Zulfahri, S.H merasa kecewa dengan dicabutnya SKB tersebut.

“Sebenarnya agak kecewa dengan keputusan Bapak Gubernur, karena masyarakat sudah terlanjur menyambut dengan gembira SKB yang dikeluarkan kemarin,” imbuhnya.

Namun, karena mungkin ini untuk kebaikan masyarakat NTB, mau tidak mau masyarakat harus menerima. “Mungkin ini untuk kebaikan semua pihak, jadi masyarakat mau tidak mau harus menerima meski berat,” tutupnya. (Iz)

Comments are closed.