Lockdown dan Karantina, Menguntungkan Atau Merugikan Ekonomi Daerah

222

Oleh: Nuraini (2019B1B055) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Prodi Administrasi Publik

Opini, LOMBOKim.com. Kata lockdown, akhir-akhir ini sering dibicarakan, terutama di media sosial. Banyak orang yang mendesak pemerintah indonesia untuk menerapkan kebijakan serupa dengan negara-negara lain yang juga terdampak pandemi covid-19.

Namun tahukah anda apa lockdown itu.?

Lockdown artinya kunci, jika istilah ini digunakan pada masa pandemi seperti sekarang, lockdown juga bisa diartikan sebagai penutup akses masuk maupun keluar suatu daerah yang terdampak. Dibeberapa negara sudah mengeluarkan kebijakan tentang lockdown ini seperti; Cina, Tiongkok dan lain sebagainya, untuk mencegah virus corona, justru di indonesia melakukan karantina.

Sebenarnya apa perbedaan lockdown dan karantina.?

Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan edaran tentang karantina. Istilah karantina ini ternyata memilik defenisi yang sangat berbeda dari lockdown. Karantina merupakan istilah dimana masyarakat indonesia masih boleh berinteraksi asal menjaga jarak aman. Selain itu, karantina kesehatan juga sudah tercatat dalam peraturan di indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

Dalam undang-undang karantina wilayah didefenisikan sebagai pembatas penduduk dalam suatu wilayah untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit.

Apakah pemerintah sudah menjalankan kewajiban dalam memenuhi hak yang harus diperoleh masyarakat yang tertera dalam undang-undang nomor 6 tahun 2018 pasal 54 dan 55, dalam mengantisipasi adanya virus corona yang terjadi sekarang.?

Sebab adanya program lockdown dan karantina yang di terapkan dalam suatu wilayah memungkinkan terjadi keterpurukan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Dimana masyarakat sekarang dibatasi kegiatan ekonominya akibat pengaruh virus corona. Sehingga sekarang banyak sekali masyarakat yang menetang program lockdown dan karantina, disebabkan oleh pemerintah tidak memenuhi kewajiban yang sudah ada dalam undang-undang nomor 6 tahun 2018. Contohnya; kapal penumpang ataupun kapal barang diwilayah NTB dan NTT yang masih melakuakam kegiatan, meskipun pemerintah telah mengeluarkan edaran tentang lockdown di pelabuhan.

BACA JUGA  Lisa Widodo, Perempuan Hebat Dibalik Biblidotcom

Lockdown dan Karantina membuat ekonomi masyarakat indonesia terpuruk, tak terkecuali ekonomi yang ada di kota tempat tinggal penulis. Di kota tempat tinggal penulis banyak kampus dan mahasiswanya mencapai ribuan. Karena adanya lockdown dan karantina, Dari itu mahasiswa melakukan karantina di kosnya, ada juga yang pulang ke daerahnya masing-masing, sehingga pedagang yang selama ini melakukan kegiatannya seperti: pedagang bakso, warung makan,warnet, dan pedagang lainnya, hanya bisa mendapatkan pendapatan yang sedikit dibandingkan sebulum terjadinya lockdown dan karantina.

BACA JUGA  Petani Tembakau, Petani Paling Capek Diantara Semua Petani

Belum lagi barang yang ada itu kredit, kredit yang mereka ambil itu bayarannya ada yang tiap hari, mingguan, bulanan, dan tahunan. Bagi para penagih mereka tidak melakukan lockdown ataupun karantina di bagian usaha yg dilakuakan, mereka tetap melakukan kegiatan seperti biasa. sehingga pedangan yang ada akan mengalami keterpurukan dalam ekonominya.

Bukan kah ini menjadi sesuatu yang lumayan mengerikan jika dibayangkan.?

Mungkin suasana seperti itu hampir serupa dengan keadaan lebaran tiba, dimana rumah makan tak beroperasi dan semua pedagang yang melakukan kegiatannya di liburkan. Bagi orang kaya tidak menjadi persoalan yang berarti, tapi tidak bagi masyarakat ekonomi rendah. Jelas pemerintah harus memperhatikan segala untung dan rugi, efek positif dan negatif dalam merumuskan kebijakan guna menjamin kemaslahatan masyarakat.

Leave A Reply

Your email address will not be published.