LK2T Gelar Diskusi, Permen KP Nomor 12 Dianggap Menguntungkan Rakyat

82

Selong, LOMBOKim.com. Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) Lombok Timur, menggelar diskusi Bertajuk Permen KP nomor 56 tahun 2016 vs Permen KP Nomor 12 tahun 2020, Siapa yang diuntungkan. Diskusi tersebut dilangsungkan di Queen Coffee, berlokasi di Kompleks PTC Pancor. Pada Jum’at (17/07)

Permen KP Nomor 56 tahun 2016, merupakan kebijakan pelarangan ekspor lobster di bawah 200 Gram dan Benih Lobster yang di keluarkan oleh Menteri KP terdahulu, Susi Pudjiastuti. Sedangkan, Permen KP Nomer 12 Tahun 2020, yang merupakan perubahan atas Permen KP sebelumnya, membuka keran ekspor benih lobster, oleh Mentri KP, Edy Prabowo.

Adapun Narasumber dalam diskusi tersebut yakni, Pembina Lombok Lobster Asocation (Mahnan Rasuli), perwakilan Nelayan Millenial (Nasrullah), Kadis KKP Lotim (Hariadi Suranggana) praktisi Hukum (Deny Rahman, S.H), Akademisi UGR (Muh. Saleh.S.Ip.,M.H) , Front Nelayan Indonesia (Rusdianto Samawa).

Menurut Mahnan Rasuli selaku Pembina Lombok Lobster Asocation menyatakan terkait penilaian baik dan buruknya Kedua Permen KP. “Baik dan buruknya Permen KP tersebut, dilihat dari aksi dan reaksi yang ditimbulkan, ketika dikeluarkannya Permen KP Nomor 56 Tahun 2016, Nelayan protes besar-besaran, menganggap aturan tersebut merugikan nelayan, dan berbeda dengan Permen Nomor 12 Tahun 2020,” ungkapnya.

BACA JUGA  Ikatan Pemuda Pringgabaya Bermitra Polsek Edukasi Wisatawan Pantai

“Permen KP Nomor 12 tahun 2020 rohnya sangat baik bagi Nelayan, sedangkan Permen KP Nomor 56 tahun 2016, Nelayan Seperti tak berdaulat,” jelasnya.

Senada dengan yang disampaikan Nasrullah selaku perwakilan dari Nelayan Millenial menganggap, Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 Era Susi Pudjiastuti berdampak Negatif bagi Nelayan dan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 era Edhi Prabowo diapresiasi.

“Permen Nomor 56 Tahun 2016 jelas tidak menguntungkan Nelayan, berbeda dengan Permen KP Nomer 12 Tahun 2020, jelas menguntungkan Nelayan, karena bersifat pemberdayaan,” tuturnya.

Lanjutnya, dari 12.000 Nelayan Lobster seluruh Indonesia hampir semua kuota dapat, Nelayan berharap agar tidak terikat secara kuat oleh asosiasi perusahaan, Kami bisa berperan tapi diberikan ruang untuk memberdayakan BUMDes dan Dana Desa. “Tidak perlu harus lewat perusahaan, kita punya BUMDes, dan Dana Desa,” katanya ringkas.

Dalam tempat yang sama, Kadis KKP Lombok Timur, Haryadi Surenggana menyebutkan benih Lobster yang sudah terkespor hingga saat ini telah mencapai 100 ribu ekor. Dengan perkiraan nilai jual mencapai Rp. 1 miliar.

Setiap nelayan pun mempunyai kesempatan yang sama untuk terlibat dalam ekspor benih lobster, dengan mendaftarkan dirinya di dalam kelompok. “Sekarang yang menjadi PR kita menambah kuota saja. Setiap nelayan hanya punya kuota 1500 benih pertahun, sehingga kita anggap itu sangatlah sedikit,” Ungkapnya

BACA JUGA  Meletku..!!! Ada Dusun Influencer, Dusun Orong Gelumpe Siap Mulai?

Lanjutnya, jadi kita Dinas KKP kabupaten hanya bisa menerbitkan SKAB, kami juga berperan melakukan verifikasi, seperti contoh data kami nelayan penangkap lobster jumlahnya empat ratusan nelayan, tapi membengkak menjadi sembilan ribu, karena terjadi satu nelayan bisa masuk sampai lima perusahaan, kami verifikasi itu,” tegasnya.

Sementara itu, Dilihat dari perspektif hukum, terkait dengan plus minus dari kedua Permen KP, dari dua menteri berbeda itu, diulas ringkas oleh Deny Rahman.

“Sederhana saja, dalam Permen Nomor 56 tahun 2016 yang dilarang itu adalah eskportir, dan penjualan untuk budidaya, sehingga yang terkesan itu yang dilarang adalah penangkapan, hanya ini kelemahannya dalam praktik, sehingga sangat rentan nelayan dikriminalisasi,” pungkasnya

“Sementara di Permen KP nomor 12 Tahun 2020 semua itu teranulir karena keran ekspornya terbuka,” tegasnya (R_Sa)

Leave A Reply

Your email address will not be published.