Korupsi Demi Ini, Mantan Koordinator PKH Ini Divonis 2,6 Tahun Penjara

155

Mataram, LOMBOKim.com. Korupsi ternyata punya tujuan ya?. Namun tentu tetap tetap haram dan berakibat fatal. Jangan dilakukan deh.

Salah satu yang merasakan akibatnya adalah Mantan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lombok Timur yang pada Senin, 2 September 2019 divonis masuk Bui. Fatoni yang sempat menghiasi berita publik di media masa dihukum penjara karena korupsi saat mendampingi 126 KPM PKH Montong Gading.

Berita di Suara NTB dan sumber lainnya menyebutkan, Awalnya, dia diminta untuk mencairkan dana itu sekaligus. Setiap penerima PKH mendapat Rp1,5 juta per tahun yang dibagikan per tiga bulan sekali. Masing-masing rekening dicairkan sebesar Rp1,4 juta karena Rp100 ribu sisanya dipakai untuk biaya administrasi bank.

BACA JUGA  Ketok Palu! UMP NTB Tahun 2021 masih sama dengan tahun 2020

Dana PKH tahap I dan tahap II tahun 2018 yang sudah cair tidak langsung diberikan kepada KPM. Melainkan mampir di rekening pribadi Fathoni dulu. ATM yang seharusnya dipakai penerima PKH pun baru dibagikan ke KPM saat pencairan tahap III. Fatoni memakai uang PKH jatah KPM itu untuk membiayai modal istrinya berbisnis pakaian.

Selain itu, sebesar Rp15 juta sudah dipakai untuk bertransaksi mata uang kripto Bitcoin. Dalam menerima hukuman, terpidana pasrah menerima hukuman. Ia menerima putusan hakim yang menghukumnya dengan penjara selama dua tahun enam bulan. Fatoni terbukti memotong dana PKH jatah untuk 126 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Montong Gading.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Anak Agung Ngurah Rajendra menjatuhi Fatoni vonis penjara dalam sidang Senin, 2 September 2019 kemarin. Vonis berdasar pada pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fatoni dengan penjara selama dua tahun enam bulan,” Agung membacakan amar putusannya.

BACA JUGA  Keren BAPPEBTI, Pemda dan APH Perkuat Sinergi Cegah Tawaran Investasi Bodong di NTB

Majelis hakim juga membebankan denda kepada Fatoni sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. Fatoni pun wajib mengganti kerugian negara sebesar Rp157,24 juta. Apabila tidak dibayar maka harus diganti penjara satu tahun. Jaksa penuntut umum Wazir Iman Supriyanto mengaku masih pikir-pikir atas vonis hakim tersebut. Sementara Fatoni langsung menyatakan menerima (AA/lis)

Leave A Reply

Your email address will not be published.