Kim dan Rilis, Opsi Pemerintah Imbangi Koneksi Jahat

268

LOMBOKim – Indonesia terkoneksi, tidak serta merta membuat masyarakat maju. Bahkan jika tak dibendung, koneksi di era digital bisa saja membuat masyarakat mundur, gaduh, salah langkah.

Itu jika informasi yang diolah masyarakat secara tidak berimbang dan hanya menulis informasi dari satu arah. Tidak bisa disalahkan juga, karena bisa saja Informasi yang disampaikannya bagian dari ekspresi, opini, hak menyatakan pendapat di muka umum yang sudah dilindungi undang – undang.

Informasi sejenis terkoneksi begitu cepat, banyak yang membuat gaduh. Sebut saja bentuknya, diantaranya jenis hoax, penebar kebencian, dll. Namun, Alhamdulillah mampu diredam dengan adanya hoaks buster dan kesigapan lain yang diimbangi kominfo dalam hal ini seperti pers rilis, dan lainya.

Di masyarakat sendiri sebagai bagian dari sumber informasi, banyak kelompok bahkan individu yang lahir menciptakan sumber informasi yang terkoneksi secara digital.

BACA JUGA  Majukan UKM Di Lombok, Fasilitator Google Gapura Digital Ditraining

Bahkan semua yang sudah mengenal medsos,kerap menjadikan medsosnya sebagai sumber informasi,walau itu khusus informasi tentang kehidupannya.

Ada juga yang memanfaatkan hamnya menyebarkan informasi mendekati metode jurnalistik, dengan cara membuat blog atau situs sendiri. Dari yang gratisan sampai berbayar bahkan sampai menjadi ladang ekonomi buat mereka.

Diantara mereka, ada yang berhasil membuat tim, sampai mendekati aturan standar perusahaan pers, namun tidak sedikit pula yang kolap (gagal), bahkan ironis, potensi yang dimilikinya diplesetkan dengan cara menebar hoaks, menebar kebencian melalui situsnya, demi meraup keuntungan. Na’udzubillah.

Maka, disinilah pentingnya sinergi antara Kominfo dan Dewan Pers untuk membina media – media kecil yang berpotensi bisa membantu pemerintah dalam hal ini mewujudkan Indonesia terkoneksi, makin digital makin maju.

Kominfo dan Dewan Pers bisa saja menganggarkan hadiah kepada media terkait dengan cara membiayai kelompok tersebut, menjadi perusahaan untuk mencapai standar perusahaan Pers.

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, terdapat aturan yang membahas tentang kelompok tersebut.

Kelompok tersebut, dalam peraturan terkait disebut Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Jika kelompok ini dibina, diberikan bantuan melalui biaya publikasi yang memuat rilis Pers dari Kominfo, tanpa mempersyaratkan harus terdaftar di Dewan Pers, maka lambat laun media terkait akan berkembang.

BACA JUGA  Jadi Pengusaha Sukses, Kenalin Klasifikasi UKM

Yang menjadi halangan perkembangan media – media kecil yang beriktikad baik tersebut bukan hanya soal biaya, namun juga soal kemampuan, lisensi dan rasa percaya diri.

Kalau soal biaya, bisa didapatkan dari perjuangan karena adanya kemampuan, lisensi, serta rasa percaya diri. Namun jika kemampuan dan lisensi seolah-olah ditutup dengan persyaratan yang mendiskriminasi, maka kecil kemungkinan potensi koneksi jahat bisa diredam dibalik cita – cita bangsa yang dimasa depan akan semakin terkoneksi dan semakin mendigital.

Maka semoga, tulisan ini bisa menjadi advokasi kebijakan untuk sinergi itu. Selamat berjuang Kominfo. Tugas kita berat untuk Indonesia Terkoneksi, Makin Digital Makin Maju, “Baik-baik Saja”.(mz)

Comments are closed.