Masih Ngutang Di Musim Corona, Bingungnya Disini

263

Keruak, LOMBOKim.com – Pidato Presiden Jokowi terkait penundaan pembayaran atau relaksasi kredit sampai satu tahun, menjadi perbincangan hangat terutama di kalangan perbankan dan nasabah lembaga keuangan terkait. Membaca berita – berita di media nasional seperti CNN Indonesia, Liputan6, dan media arus utama lainnya, Jokowi akan memberikan relaksasi kredit kepada usaha mikro dibawah 10 miliar.

“Ada keluhan dari usaha mikro, kecil. Saya sudah bicarakan dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan beri relaksasi kredit di bawah Rp 10 miliar, diberikan penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga,”cuplikan pidato Presiden sebagaimana yang dikutip dari CNNIndonesia Selasa, (24/3).

Masyarakat awam yang belum mengerti dengan dunia perbankan (Bank, Non Bank, dan Lembaga Financial lainnya) langsung mengambil kesimpulan bahwa pembayaran kredit mereka ditunda sampe satu tahun.
Hal ini terlihat dari berita yang sempat dimuat LOMBOKim.com (5/4) tentang karyawan salah satu koperasi yang digelandang warga karena mereka menagih kredit kepada nasabahnya.

BACA JUGA  Gila..!! Gini To Perjuangan Pejabat Pemrov NTB, "Catatan Ekspedisi Rarak Rongis - Matemega - Marente"

Padahal aturan dari Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Barat (OJK NTB) mesti juga diperhatikan terkait sisi lain kebijakan relaksasi kredit nasabah perbankkan menanggapi pandemi virus covid 19. Adapun beberapa poin pentingnya sebagai berikut:

  • Kelonggaran, keringanan, atau penundaan dan sejenisnya merupakan bentuk relaksasi melalui proses restrukturisasi kredit dengan beberapa alternatif antara lain :
    a. Perpanjangan jangka waktu kredit,
    b. Pengurangan jumlah cicilan,
    c. Pengurangan tunggakan bunga,
    d. Penundaan pembayaran dalam jangka waktu tertentu, dll.
  • Kebijakan relaksasi ini hanya berlaku untuk debitur yang terdampak langsung virus covid 19 dan langsung mengajukan permohonan restrukturisasi, sebaliknya debitur yan tidak terpengaruh harus membayar angsuran seperti biasa.
  • Nasabah yang mangajukan restrukturisasi akan di analisis oleh perbankan.
BACA JUGA  Tata Ruang Kota Mataram, Rohman Farly Tawarkan Sistem Ini

Corona virus effect memang membuat dilema berbagai pihak. Disisi nasabah, tentu mereka mengharapkan relaksasi kredit dengan sistem tidak berbelit-belit akibat dari resesi ekonomi. Namun disisi lain, ada pihak perbankan maupun lembaga keuangan mikro pemberi pinjaman yang sumber penghasilan dari angsuran untuk membiayai kegiatan operasioal mereka, membutuhkan nasabah update membayar. 

“Masyarakat harus tau perbankan memiliki sumber pemasukan dari angsuran. Perbankan juga harus membayar biaya operasional” ujar Kepala OJK NTB Bapak Farid Faletehan.

Kondisi terkait juga ditanggapi salah satu pegawai lembaga keuangan mikro Hafiz Hidayatullah. Pihaknya risau karena Lembaga Keuangan Mikro yang memiliki keterbatasan modal, bisa bangkrut jika rata- rata nasabah mengikuti pola tersebut,

“Jika langsung mengikuti intruksi pak presiden tanpa ada back up dari pemerintah, berupa jaminan penyehatan jika terjadi sesuatu terhadap lembaga keuangan, akibat dari penundaan pembayaran nasabah selama satu tahun. Tentu lembaga keuangan itu akan koleps,”curhatnya. Ahad, (5/5).

Hafiz juga menghawatirkan jika lembaga keuangan kolep, kemana masyarakat akan mengajukan pinjaman. “Masyarakat juga membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usaha,” tegasnya.

Efek domino dari setiap kebijakan pasti ada, namun setidaknya semua pihak tidak dirugikan disaat resesi ekonomi akibat pendemi virus covid 19 yang menjangkit negara ini. Agar semua bisa survive dengan merangkul satu sama lain, bukan dengan mengedepankan ego masing-masing. Semoga keadaan yang membingungkan ini segera berakhir. (Izhar Ependi)

BACA JUGA  Mucikari Online dari Jonggat Ditangkap Di Hotel Praya

Leave A Reply

Your email address will not be published.