Anggaran BLT Dana Desa Di Kec. Keruak Sudah Keluar, Ini Rinciannya

234

Keruak, LOMBOKim.com – Bantuan Langsung Tunai (BLT) berasal dari Dana Desa yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk Kecamatan Keruak besaran anggarannya sudah bisa diketahui

Untuk masing-masing desa, anggaran yang digunakan untuk BLT Dana Desa ini tergantung dari besaran Dana Desa yang didapatkan dan sudah di atur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Adapun rincian anggaran BLT Dana Desa untuk Kecamatan Keruak Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomer 188 45/ /PMD/2020 sebagai berikut:

  • Desa Tanjung Luar Rp 508.943750
  • Desa Pijot Rp 511.559.650
  • Desa Selebung Ketangga Rp 325.979.650
  • Desa Sepit Rp 319.400.400
  • Desa Batu Putik Rp 436.723.000
  • Desa Senyiur Rp 305.754.900
  • Desa Keruak Rp 283.195.200
  • Desa Ketapang Raya Rp 342.717.000
  • Desa Pijot Utara Rp 330.976.500
  • Desa Dane Rase Rp 328.104.300
  • Desa Ketangga Jeraeng Rp 319.593.300
  • Desa Mendana Raya Rp 274.826.700
  • Desa Setungkep Lingsar Rp 303.497.400
  • Desa Montong Belai Rp 274.566.300
  • Desa Pulau Maringkik Rp 420.518.000

Menurut aturan, metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:

  • Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
  • Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
  • Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
  • Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut Lalu Hardi Sasnapian selaku Konsultan Perencanaan dan Pemberdayaan di Lembaga Pemantau Pembangunan dan Aset (LPPAS) RI mengharapkan agara BLT Dana Desa Ini tepat sasaran. “Untuk menjadi refrensi kita bersama mudahan tepat sasaran untuk penggiat desa silahkan di kawal agar Dana Desa yang diprioritaskan ini terlaksana sesuai hajat pemerintah,” tulisnya dalam akun Facebook Lalu Hardi Sasnapian. (Izhar Ependi)

Comments are closed.