Akselerasi Peran KPPU Di Era Digitalisasi untuk Indonesia Maju dan Mandiri

158

Artikel, LOMBOKim.com – Indonesia merupakan negara dengan pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Menurut data we are social dan hoot suite, sekitar 90% pengguna internet di Indonesia pernah berbelanja online. Pada tahun 2019 nilai kapitalisasi pasar e-commerce di Indonesia mencapai USD 21 miliar atau sekitar Rp 294 triliun.

Berdasarkan laporan McKinsey, industri e-commerce di Indonesia diprediksi akan mencapai nilai USD 40 miliar pada tahun 2022. Faktor terbesar yang mempengaruhi perkembangan e-commerce di Indonesia adalah pertumbuhan kelas menengah yang cukup pesat, yakni sebesar 21% dari total populasi atau sebanyak 57,3 juta orang pada tahun 2019. Perkembangan e-commerce juga disebabkan karena penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 175,4 juta pengguna.

Persaingan usaha di Indonesia juga semakin kompleks di era digitalisasi ini. Hal tersebut dapat dilihat dengan munculnya bisnis start-up yang merupakan usaha baru-baru mulai. Usaha ini dilakukan dengan teknologi, baik pada gelombang kedua maupun ketiga. Bisnis ini mengubah manusia dari peradaban time series menjadi real time, menciptakan on demand economy (begitu diinginkan, saat itu juga tersedia), supply demand dengan jejaring dan lawan-lawan bisnis yang tidak terlihat sehingga persaingan usaha sulit untuk dideteksi. Hal ini mengakibatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi pemain lama (incumbent) dan sulit untuk mendapatkan peluang bertumbuh apabila tidak melakukan perubahan.

Era digitalisasi ini memungkinkan perilaku diskriminasi atau pemberian fasilitas tertentu akan lebih sering terjadi. Selain itu eksploitasi terhadap usaha lainnya, seperti platform terhadap supplier atau eksploitasi antar flatform juga tidak dapat dihindari. Predatory pricing (praktik jual rugi) menjadi strategi bisnis yang dianggap sesuai untuk memenangkan pasar. E-commerce maupun start-up berlomba-lomba menjual barang dengan harga rendah dengan memberikan diskon serta kualitas dan pelayanan terbaik, apabila pelaku telah berada di luar pasar maka pelaku usaha tersebut akan bertindak sebagai monopolis yang akan menaikkan harga ke tingkat yang sangat tinggi untuk menutupi kerugian yang sebelumnya.

Perilaku Pre-emptive merger juga dapat dilakukan oleh pelaku usaha besar dengan melakukan akuisisi kepada perusahaan kecil atau start-up yang memiliki inovasi yang berpotensi menjadi pesaingnya. Hal ini akan mengakibatkan konsentrasi pasar yang berdampak terhadap persaingan yang akan mengakibatkan iklim usaha tidak sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika diumpamakan seperti permainan sepak bola, KPPU adalah wasit dan pelaku usaha adalah pemainnya. Sebagai wasit KPPU harus melakukan pengawasan terhadap tindakan pelanggaran dan mengeluarkan pemain yang dianggap curang atau merugikan pemain lainnya. Untuk mengimplementasikan tugasnya KPPU tidak hanya menangani perkara secara langsung namun di masa pandemi ini KPPU mengeluarkan peraturan Komisi No. 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam melaporkan persaingan usaha yang tidak sehat terutama di masa pandemi.

Dalam penangan perkara secara elektronik yang dikeluarkan KPPU, pengajuan dokumen, panggilan sidang, dan persidangan di KPPU, dapat menggunakan fasilitas elektronik. Saat melakukan persidangan secara elektronik, semua pihak dalam persidangan harus menunjukkan lokasi dan keadaan mereka saat itu kepada Majelis Komisi untuk mencegah adanya intervensi dari pihak manapun serta menjaga independensi para pihak. Terlapor dan/atau Investigator, yang tidak menyerahkan dokumen melalui media elektronik pada tanggal yang ditentukan tanpa alasan yang sah berdasarkan penilaian Majelis Komisi, akan dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyerahkan dokumen tersebut. Prosedur dari masing-masing kegiatan harus mengacu pada peraturan KPPU yang telah berlaku, karena Perkom 1/2020 hanya dasar bagi KPPU untuk menggunakan fasilitas elektronik.

Mekanisme penanganan kasus secara elektronik ini belum banyak diketahui masyarakat terutama pelaku usaha sehingga perlu upaya sosialisasi untuk mendorong penanganan kasus secara elektronik. Secara subtansi akselerasi peran KPPU dalam penanganan perkara secara elektronik dapat dilakukan dengan memberikan punishment bagi pelaku usaha. Misalnya KPPU dapat memberikan sanksi berupa denda kepada pelaku yang melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada persaingan tidak sehat. Seperti yang dilakukan, Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS) untuk mencegah praktik predatory pricing dan memberikan denda kepada salah satu transportasi online yang melakukan predatory pricing sebesar Rp 140 miliar.

Sebagai lembaga negara komplementer (state auxiliary organ) KPPU juga dapat melakukan hal tersebut karena selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang kondusif
Selain punishment KPPU juga harus kembali menekankan prinsip rule of reason dan per se illegal. Prinsip tersebut bertujuan untuk melalukan evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu untuk mengetahui suatu perjanjian atau kegiatan bersifat menghambat atau mendorong persaingan serta mengetahui status dari suatu perjanjian. Untuk menerapkan prinsip ini secara komprehensif KPPU sebagai “wasit” harus memiliki “bank” informasi untuk mengawasi persaingan usaha dengan partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha untuk melaporkan apabila menemukan persaingan usaha tidak sehat. KPPU tidak cukup hanya dengan melakukan penanganan secara elektronik, KPPU harus memiliki platform digital sendiri yang dapat menjadi media untuk mengawasi dan melaporkan persaingan usaha tidak sehat secara lebih komprehensif yang mencakup network effect, multi-homing, derajat diferensiasi dan potensi inovasi di pasar digital.

Ekonom legendaris Indonesia Mohamad Sadli mengatakan bahwa “Good times make bad policies, bad times make good policies”, maka disaat terburuklah sebenarnya kebijakan yang baik itu dibuat karena kita sudah mengetahui sebab dan akibatnya. Oleh karena itu untuk mengakselerasi peran KPPU di era digitalisasi, KPPU harus bisa mengisi kekosongan pengaturan tentang pasar digital serta sempitnya definisi pelaku usaha UU 5/1999. Regulasi yang tepat menjadi perlu karena akan lebih menjamin negara yang demokratis, pertumbuhan pasar yang lebih efektif dan menumbuhkan perekonomian nasional di tengah kondisi resesi yang kita hadapi sekarang ini.

Tidak sebatas pada pengawasan, untuk mengakselerasi perannya KPPU juga harus menciptakan circle iklim usaha yang lebih inovatif dan kreatif seiring dengan perubahan dunia yang serba berjejaring dan sekarang bukan lagi jejaring lokal namun sudah global. Jika KPPU bisa mengawasi persaingan usaha dan menciptakan iklim usaha yang sehat dalam kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM maka Indonesia maju dan mandiri bukan lagi sebuah impian. Hal ini karena iklim usaha yang sehat akan membuka kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha, lahirnya produk-produk baru dan service yang efisien dan inovatif, tumbuhnya keberagaman produk yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan pasar, terwujudnya harga dan kualitas yang sebanding dan efisiensi nasional yang berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. (Ria Mawaddah)

Comments are closed.