Adakan Diskusi Publik, Pemuda Ketangga Jeraeng Tuntut BLT Sesuai Aturan dan Perubahan DTKS

378

Ketangga Jeraeng, LOMBOKim.com – Forum Pemuda Ketangga Jeraeng (FPKJ) mengadakan diskusi publik dengan Badan Pemusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, Pendamping PKH, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda. Diskusi ini bertujuan untuk menuntut adanya perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berdasarkan Permensos No. 5 Tahun 2019 karena banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan sosial karena tidak tercantum dalam (DTKS).

Izhar Ependi selaku Ketua FPKJ yang menginisiasi pertemuan ini mengatakan prihatin terkait penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. “kami prihatin dengan masyarakat pra sejahtera yang tidak dapat bantuan, sedangkan ada masyarakat yang mapan dari segi ekonomi dengan tidak ada rasa bersalah mengambil hak yang seharusnya bukan untuk mereka” pungkasnya kepada LOMBOKim.com, Jum’at, (17/4/2020).

BACA JUGA  Tak Terhalang Pandemi, Begini Cara HIPO Menyemarakkan Kemerdekaan RI Ke-75

Selain itu, mantan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ini, akan berusaha mengawal penyaluran Bantuan langsung Tunai (BLT) Dana Desa , agar peyaluran bantuan tersebut tepat sasaran. Ia mendesak Pemdes mengikuti aturan berdasarkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) No. 6 Tahun 2020.

“Kami sebagai garda terdepan masyarakat akan terus mengawal peyaluran BLT Dana Desa, sampai diterima oleh yang berhak mendapatkan bantuan” tegasnya.

Kepala Desa ketangga Jeraeng Muhammad Zaini mengatakan sangat mengapresiasi diskusi publik yang diadakan oleh FPKJ dan akan memenuhi tuntutan yang disampaikan. “kami siap memenuhi tuntukan FPKJ dan akan transfaran terkait data-data yang berkaitan dengan bantuan tersebut,” tuturnya.

Dari hasil diskusi publik yang sempat diwarnai dengan ketegangan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan :

BACA JUGA  Patuhi Protokol Kesehatan, Desa Keroya Salurkan BLT Dana Desa
  1. Pemdes siap merubah DTKS, agar yang mendapatkan bantuan adalah masyarakat pra sejahtera.
  2. Pemdes dalam penetapan data yang berhak mendapatkan BLT Dana Desa akan mengikuti mekanisme aturan yang ada.

Bapak Azwan selaku warga Desa Ketangga Jeraeng sangat senang dengan diskusi publik yang diadakan oleh FPKJ. Dengan adanya diskusi publik ini, ia sebagai masyarakat biasa menjadi mengetahui terkait dengan permasalahan yang terjadi. “saya berharap diskusi publik seperti ini tetap diadakan agar masyarakat awam seperti saya bisa mengetahui lebih banyak tentang permasalahan di desa,” harapnya. (Iz)

Leave A Reply

Your email address will not be published.